PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

BAB IV PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF 

Bagian Kesatu Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

(1). Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

(2). Penyimpangan dari ketentuantersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

a.   karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;

b.   karena kepentingan umum.  

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf 

Pasal 226 

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir

diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan 

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

b.      BAB V KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.  

Ketentuan Penutup 

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.